Hasto Kristiyanto Dikukuhkan Kembali sebagai Sekjen PDIP Periode 2025–2030

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto menjadi Sekjen. (Foto: Arsip PDI Perjuangan)

JAKARTA - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, secara resmi melantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDIP untuk masa bakti 2025–2030, melalui rapat pleno DPP yang digelar hari ini di kantor pusat partai, Menteng, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, pasca pelaksanaan Kongres VI PDIP di Bali awal Agustus 2025, posisi Sekjen sempat dirangkap oleh Megawati. Namun hari ini, kepastian kembali dipercayanya jabatan tersebut kepada Hasto disampaikan langsung oleh Ketua DPP, Ronny Talapessy, dan dikonfirmasi oleh Andreas Hugo Pareira bahwa pelantikannya telah dilaksanakan sekitar pukul 14.00 WIB.

Posisi Hasto sebagai Sekjen dikukuhkan pula oleh Ganjar Pranowo dalam pleno DPP. Setelah pelantikan, rapat pleno langsung dilanjutkan oleh jajaran pengurus lainnya. Ini menandai periode ketiganya memimpin struktur sekretariat partai, menjadikannya Sekjen terlama dalam sejarah PDIP.

Sejumlah media nasional juga mencatat bahwa pelantikan dilakukan secara tertutup, namun tetap dihadiri oleh jajaran pengurus PDIP dan berlangsung dengan khidmat.


Apa Kata Megawati?

Dalam sejumlah sumber diberitakan, Megawati memberikan pesan kepada para pengurus yang baru dilantik untuk segera “turun ke bawah”, bertemu masyarakat, dan mendengarkan aspirasi rakyat.


Ringkasan Kronologis dan Relevansi

Pelantikan hari ini: Hasto resmi dikembalikan sebagai Sekjen PDIP periode 2025–2030.

Kedudukan sebelumnya: Setelah Kongres di Bali, Megawati merangkap posisi Sekjen sementara.

Periode ketiga: Hasto kini mencatatkan diri sebagai Sekjen selama tiga periode berturut-turut dan menjadi yang terlama menjabat.

Pesan Megawati: Pengurus diminta segera berinteraksi langsung dengan basis rakyat.


Sudut Pandang Politik

Penunjukan Hasto sebagai Sekjen kembali merefleksikan kepercayaan berkelanjutan dari Ketua Umum ke arah konsolidasi internal dan kelancaran agenda partai. Langkah ini sekaligus menandai upaya stabilisasi struktural PDIP pascakontroversi politik dan hukum yang sempat membelit Hasto.

Posting Komentar

0 Komentar