Said Abdullah: Doktrin Pertahanan Semesta Presiden Prabowo Tetap Relevan

SURABAYA – Ketua DPP PDI Perjuangan, MH Said Abdullah, menilai konsep pertahanan semesta yang digagas Presiden Prabowo Subianto masih relevan untuk menjawab tantangan geopolitik global saat ini.

Menurutnya, sistem pertahanan ini tidak hanya bertumpu pada kekuatan militer, melainkan juga mengoptimalkan peran masyarakat dan seluruh sumber daya nasional.

“Doktrin pertahanan semesta yang dirumuskan Jenderal AH Nasution dalam buku Pokok-Pokok Gerilya melibatkan rakyat serta sumber daya bangsa secara menyeluruh,” ujar Said dalam keterangan pers, Senin (6/10/2025).

Ia menambahkan, ancaman pertahanan di era modern bukan hanya perang konvensional, tetapi juga perang dalam bentuk politik, ekonomi, budaya, hingga siber. Karena itu, dibutuhkan sinergi antara militer dan masyarakat sipil.

“Dalam perang non-konvensional, TNI dan Polri memiliki keterbatasan. Maka perlu dukungan rakyat yang terlatih dan profesional di bidangnya masing-masing untuk terintegrasi dengan TNI-Polri,” jelas Ketua Badan Anggaran DPR RI tersebut.

Said juga menyoroti capaian Presiden Prabowo ketika masih menjabat Menteri Pertahanan, antara lain pembentukan satuan baru di tiga matra TNI serta pembangunan berbagai brigade dan batalion teritorial.

Lebih jauh, politisi asal Sumenep itu menekankan pentingnya memperkuat industri pertahanan dalam negeri seperti PT PAL dan PT Pindad demi kemandirian alutsista nasional.

“Indonesia sudah mampu memproduksi kapal perang, tank, senapan tempur, hingga pesawat generasi 4.5 KF-21 Boramae. Namun, percepatan proyek sangat diperlukan agar kita tidak tertinggal,” katanya.

Dari aspek anggaran, Said menegaskan DPR selalu mendukung TNI dalam pemenuhan Minimum Essential Force (MEF), meski keterbatasan fiskal masih menjadi hambatan.

“Jika dibandingkan negara maju, anggaran pertahanan Indonesia masih kecil. Tapi kami di Banggar DPR akan terus memperjuangkan peningkatannya,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa profesionalitas prajurit merupakan fondasi utama pertahanan negara, dengan menegaskan TNI harus netral dari politik praktis dan fokus menjaga kedaulatan.

“Profesionalitas TNI berarti tidak terlibat politik praktis dan berfokus pada pertahanan negara. Dirgahayu TNI ke-80, jadilah patriot bangsa yang tangguh,” tutup Said Abdullah.