Ketua PC PMII Sumenep Khoirus Soleh, menyatakan pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan perhatian terhadap nelayan. Namun, ia menegaskan pembangunan sektor kelautan tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata.
Menurutnya, kondisi pesisir Sumenep saat ini menghadapi berbagai persoalan lingkungan, mulai dari pencemaran laut, kerusakan ekosistem akibat aktivitas tambak udang yang tidak terkendali, hingga praktik eksploitasi yang dinilai mengabaikan daya dukung lingkungan.
Ia juga menyoroti penggundulan hutan mangrove yang disebut masih terjadi untuk kepentingan ekspansi tambak garam dan tambak udang. Padahal, mangrove memiliki fungsi ekologis penting sebagai pelindung garis pantai, habitat biota laut, serta penopang ekonomi masyarakat pesisir.
“Jika negara datang hanya untuk melakukan peninjauan Kampung Nelayan sementara lautnya tercemar dan mangrovenya ditebang, maka yang dibangun bukan kedaulatan maritim, melainkan ilusi kesejahteraan,” tegasnya.
Dalam pernyataan tersebut, PC PMII Sumenep mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap aktivitas tambak udang yang terindikasi merusak ekosistem pesisir, menegakkan hukum terhadap praktik penggundulan mangrove ilegal, serta menjalankan program rehabilitasi mangrove berbasis partisipasi masyarakat.
Selain itu, mereka juga meminta adanya transparansi data terkait kualitas air laut dan dampak lingkungan di wilayah pesisir Sumenep.
PC PMII Sumenep menegaskan pembangunan kelautan harus mengedepankan prinsip keadilan ekologis dan keberlanjutan agar benar-benar berpihak pada nelayan kecil dan kelestarian lingkungan. (Red)
0 Komentar