SUMENEP – Polemik panas kembali mengguncang jagat politik lokal. Gerakan Transformasi Nusantara (GTN) resmi “menyeret” anggota DPRD Sumenep, Indra Wahyudi, ke Badan Kehormatan (BK) DPRD setempat, Jumat (24/4/2026).
Langkah itu diambil menyusul pernyataan Indra di media sosial yang dinilai kontroversial dan memancing kegaduhan publik. GTN datang langsung mengadukan hal tersebut dalam audiensi bersama Ketua BK dr. Virzannida, Wakil Ketua Moh. Fendi, serta anggota lainnya.
Ketua GTN Sumenep, Abdurrahman Saleh, tak menahan nada keras. Ia menilai pernyataan Indra sebagai wakil rakyat justru terkesan menghakimi dan menyulut sentimen di tengah masyarakat.
“Melabeli orang yang tidak puas terhadap program pemerintah itu berbahaya. Apalagi disebarkan di media sosial, seolah mengajak publik membenci pihak yang kritis,” tegas Rahman.
Tak hanya itu, ia juga menyindir keras sikap Indra yang dinilai antikritik. Menurutnya, pelabelan seperti “anak abah” hingga tudingan “cari panggung” mencerminkan arogansi kekuasaan.
“Ini pejabat publik atau buzzer? Jangan sampai rakyat yang kritik malah disudutkan,” sentilnya tajam.
GTN pun mendesak BK DPRD Sumenep tidak setengah hati. Mereka meminta adanya sanksi tegas jika terbukti melanggar kode etik, serta menuntut transparansi hasil pemeriksaan kepada publik.
Sementara itu, Ketua BK DPRD Sumenep, dr. Virzannida, memilih lebih hati-hati. Ia mengapresiasi laporan GTN, namun menegaskan pihaknya belum bisa gegabah mengambil keputusan.
“Kami terima aduan ini dan akan kami kaji secara mendalam. Tidak bisa langsung menyimpulkan tanpa proses,” ujarnya.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa setiap anggota dewan harus sadar posisi. Ucapan di ruang publik, apalagi di media sosial, bukan tanpa konsekuensi.
“Semua ada aturan. Karena itu kami juga akan mengimbau agar anggota DPRD lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan polemik,” tambahnya.
Seperti diketahui, polemik ini bermula dari unggahan Indra Wahyudi di Facebook pribadinya. Ia menyebut pihak yang tidak puas terhadap program Presiden Prabowo Subianto termasuk program prioritas seperti MBG sebagai “anak abah”.
Pernyataan itu langsung menuai reaksi keras. GTN menilai label tersebut berpotensi mengandung ujaran kebencian dan tidak pantas keluar dari seorang pejabat publik.
Alih-alih meredam, respons Indra yang menyebut kritik GTN sebagai “cari panggung” justru memperkeruh suasana.
Kini, bola panas ada di tangan BK DPRD Sumenep. Publik menanti, apakah kasus ini akan berujung sanksi, atau sekadar imbauan tanpa efek jera.
0 Komentar